Ulasan: Artikel Perpajakan
Pemerintah sekarang sedang banyak membuat regulasi baru dan juga pembaharuan tentang regulasi berkaitan dengan alat elektronik. Tidak terlupa juga, sekarang pemerintah memperluas basis pajak di bidang perpajakan elektronik. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disingkat PMSE ini pastinya sudah tidak asing lagi, apalagi untuk generasi muda yang sekarang mendominasi penggunaan gadget, yang lebih sering belanja daring ketimbang belanja langsung di pasar atau toko di lingkungan sekitar, khususnya di masa pandemi ini. Pastinya, lebih kenal dengan sistem perdagangan melalui sistem elektronik.
PMSE secara bahasa dapat diartikan sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (UU No. 1 Tahun 2020). Misalnya, melalui marketplace seperti shopee, tokopedia, laxada, bukalapak, dan lain sebagainya. Perlakuan perpajakan untuk kegiatan PMSE dikenakan pada transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui PMSE kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Penyelenggara PPMSE luar negeri. Barang dan/ atau jasa yang dimaksud adalah atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri atas PMSE.
Ketika barang dan/ atau jasa tersebut masuk ke Indonesia maka yang berhak memungut PPN PMSE tersebut adalah pelaku usaha PMSE yang secara hukum sudah ditunjuk
oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan. Pelaku Usaha
PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut yang telah memenuhi kriteria tertentu yang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam PMK No.48/PMK. 03/2020 pasal 4
ayat (2) yaitu pelaku usaha yang:
- nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
- jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.
Terkait pasal 4 ayat (2) huruf (a) seperti yang sudah saya jelaskan diatas, juga dijelaskan kembali secara detail pada pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2020 bahwa batasan kriteria tertentu yang dimaksud adalah:
- nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
- jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.
Akan tetapi, regulasi pemungutan tidak berhenti sampai di sana, jumlah PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dengan DPP yang dimaksud adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut.
Dalam siaran pers DJP No. SP- 15/2021, berikut 8 perusahaan pemungut PPN pada perdagangan melalui sistem elektonik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia, yaitu:
1) Epic Games International S.à r.l., Bertrange, Root Branch
2) Expedia Lodging Partner Services Sàrl
3) Hotels.com, L.P.
4) BEX Travel Asia Pte Ltd
5) Travelscape, LLC
6) TeamViewer Germany GmbH
7) Scribd, Inc.
8) Nexway Sasu
Kemudian, melalui Siaran Pers No. SP- 10/2021 menyatakan ada 4 perusahaan pelaku usaha tambahan yang menjadi pemungut PPN PMSE adalah Amazon.com.ca, Inc.; Image Future Investment (HK) Limited; Dropbox International Unlimited Company; serta Freepik Company S.L. dan yang saat ini menjadi topik hangat adalah pemungutan pada Netflix, Spotify, dan Zoom sebagai platform digital dengan pengguna lebih dari 400 ribu pengguna di Indonesia pada masa Covid-19. Sejak awal tahun hingga 30 April 2021 setoran pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar para pelanggan platform digital Netflix, Spotify, dan Zoom mencapai Rp 1,89 triliun. Hal tersebut memperlihatkan potensi pemajakan pada platform digital tersebut. Terakhir pada bulan September 2021, terdapat 87 pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP untuk memungut PPN PMSE atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.
Direktur penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa jumlah setoran tahun 2021 pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah sebesar Rp3,92 triliun ke kas Negara. Pemungutan PPN PMSE ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan keadilan dengan menjaga kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan digital.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan dan inovasi dalam perpajakan sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat memenuhi prinsip keadilan. Perluasan basis pajak dalam konteks digital sangat penting untuk dilakukan mengingat revolusi industri 4.0 menunjukkan perubahan yang sangat cepat yang diiringi dengan improvisasi keterlibatan digitalisasi yang sangat besar.
Komentar
Posting Komentar